etika birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi pelayanan publik : konsep, teori, dan aplikasi / Muhammad Sawir ; Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik : bureaucratic reform in public service / Dr. etika birokrasi dalam pelayanan publik

Konsep Mengenai Pelayanan Publik Istilah pelayanan publik tidaklah dapat dilepaskan dari UU No. Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Etika birokrasi yang kuat dapat memastikan bahwa kepentingan. Manik (2001110111) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 5. 10 Menurut Budiman Rusli bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. , & Muchtar, H. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konteks dalam beretika. pelayanan KTP. Ananda Putri Safira. Sari. Birokrasi dalam memberikan pelayanan yang prima perlu mengenali kebutuhan masyarakat, dan pengenalan kebutuhan publik tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pemberian. al (2010:24) mengatakan etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani masyarakat dengan kebiasaan yang terkandung nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Malang : Taroda Kartasasmita, Ginandjar. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksananakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah. Malang: CV. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberi pelayanan. 11171 Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Menyampaikan salam; c. (2011) Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik SAMSAT Kota Yogyakarta. Sistem pertanggungjawa ban secara normatif 2. Integritas ditunjukkan dengan keadilan, kejujuran, serta kesadaran etika. Relevansi etika dalam pelayanan publik di sektor manapun, termasuk sektor publik pemerintahan, ada dua aspek penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalisme dan etika. edu no longer supports Internet Explorer. Isu – isu mengenai integritas, kebijakan publik, patologi birokrasi, pelayanan publik, good governance, dan penerapan terkait etika administrasi publik menjadi fokus bahasan utama dalam buku ini. Menurut Haryatmoko , (2011:20) bahwa etika publik bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik yang terbagi kedalam tiga kompetensi antara lain : Kompetensi Teknis. Frankena, William K, Ethics, New Delhi :. 0. Etika birokrasi yang kuat dapat memastikan. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negaradalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Kridawati Sadhana, M. Makalah Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. . Dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik sudah barang tentu norma seperti halnya Standard Operational Procedure (SOP) menjadi suatuguidance/pedoman penyelenggara pelayanan publik. Etika birokrasi merupakan etika profesi yang berisi norma-norma yang harus menjadi pegangan bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan kepentingan masyarakat. Dalam perubahan perkembangan teknologi serta informasi yang berkembang sangat secara pesat dalam konteks pelayanan publik yang baik. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak. com ABSTRAK Pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: (1) kurang responsif, (2) kurang1 Joko Widodo, “Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik”, (Malang: CV Citra), h. STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN Hj. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. UU No. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberi pelayanan publik yang profesional. BAB 11 LANDASAN KODE ETIK Pasal 6 Penyusunan kode etik pelaksana pelayanan publik berlandaskan pada: a. I,– Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2011. Pelayanan publik juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, karena pelayanan publik yang baik akan mendorong tumbuhnya. Sehingga etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus. penghargaan; dan e. Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam beberapa waktu terakhir sangat menarik perhatian masyarakat karena berbagai macam persoalan yang muncul dan sampai masuk ke meja hijau seperti masalah kinerja aparatur, perilaku ASN dan ada juga yang tersangkut masalah hukum. Efisiensi, nilai efisiensi artinya tidak boros. 1. Meskipun demikian belum semua daerah merumuskan grand desain sebagai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Abstract This research explores corrupt behavior that is an act that is contrary to ethics and how bureaucratic ethics play a role as an effort. High potentials as high learners. Malang: CV Citra. , 2015), teori etika pelayanan publik dalam birokrasi . 2 Th. A. q. Dera Izhar Hasanah, (2019) Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, vol. 2. Penilaian Baik-Buruk Etika Administrasi Publik. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh Etika Birokrasi (X1) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y), terdapat pengaruh Kinerja Pegawai (X2) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y. D. Karena jika tahapan terlalu banyak. profesi dan etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan prinsip kejujuran, amanah,. Etika dalam pelayanan publik merupakan suatu hal yang masihhjauh dari harapanamasyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. . Dalam etika pelayanan publik ada seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni : 1. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa. Dr. Berkembangnya budaya paternalistic ikut memperburuk sistem. , M. Jadi dengan memangkas birokrasi dan membuat trobosan-trobosan dengan lebih menegaskan untuk menerapkan etika birokrasi sebaik-baiknya dengan begitu mungkin akan efesien dan efektif sehingga tercipta pelayanan para birokrat yang baik, ramah, tidak memihak, dan tidak bertele-tele. com 3. Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari etika birokrasi, birokrasi merupakan instrumen pokok paling penting dalam masyarakat. Kridawati Sadhana, M. 1 Isu tentang etika birokrasi di dalam pelayanan publik di Indonesia selama ini kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Dr. Raya. Hal inilah yang menjadikan etika sebagai isu yang kompleksSedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002:188): ”Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Efisiensi, nilai efisiensi artinya tidak boros. diberikan oleh aparatur pelayanan pada pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota. melakukan inovasi sesuai dengan hidang tugasnya gunaPolitik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. In analyzing facility-siting cases, we are left with the conclusion that public acceptance is crucial to successful siting. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah (code of conduct). dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Menurut Rohman et. Etika Birokrasi memperlancar pelayanan kepada masyarakat Pelayanan publik dapat dikelompokkan dalam Kelompok Pelayanan Aministratif, Kelompok Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa. 2 Nilai Nilai Etika Pelayanan Publik Seperti yang telah dikatakan Darwin (1999) bahwa dalam dalam etika pelayanan publik adaa seperangkat nilai yang digunakan sebagai acuan, referensi dan penntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu : a. S, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Meskipun awalnya merupakan istilah umum, namun birokrasi ini sangat identik dengan administrasi publik atau pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library search),Di samping itu, pelayanan publik dalam paradigma baru ini harus bersifat nondeskriminatif sebagaimana dasar teoritis yang digunakan, yakni teori demokrasi . Junaedi, A. Kridawati Sadhana, M. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang Beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini. Jakarta: Universitas Terbuka. Agus Dwiyanto (2020) menyatakan dalam konteks birokrasi, etika digambarkan sebagai suatu. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik (public services), menjadi semacam agenda utama reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 silam. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Realitas Kebijakan Publik–Oleh: Dr. Latar Belakang Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan masyarakat. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. 12,5, Simpng Baru, Kec. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik–Oleh: Dr. Birokrasi adalah pengorganisasian yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi (Blau dalam Pasolong, 2019, hlm. Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Acuan dari Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pengawasan dan sanksi. Kata Kunci: Etika, birokrasi, pencegahan, korupsi. Kridawati Sadhana, M. Etika sering dilihat sebagai suatu elemen yang birokrasi atau pemberi pelayanan publik. ,penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika. PENDAHULUAN Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. 5. Sedangkan istilah. Namun, dalam etika publik ada yang namanya integritas publik yang. Semakin tinggi tingkat profesionalisme aparatur semakin berkualitas pelayanan publik (Baharuddin, 2015) Profesionalisme aparatur birokrasi merupakan prasyarat mutlak terselenggaranya. Untuk menghadapi masalah ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara. Etika dalam pelaksanaan administrasi publik menjadi salah satu masalah yang menjadi kelemahan dasar dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia. Cita-cita utama Indonesia dalam proses reformasi birokrasi ini yakni bagaimana caranya mewujudkan birokrasi bersih yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya. Isu tentang etika birokrasi di dalam pelayanan publik di Indonesia yang dominan diberitakan di media adalah bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas pelayanan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8 (2), 55-65. Integritas, berprinsip, terhormat,Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Putra Fadillah (2001:27), etika pelayanan publik adalah: ”suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik”. Akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan. budaya pelayanan; d. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik Pelayanan publik bisa diartikan sebagai suatu pemberi layanan masyarakat yang memiliki kepentingan pada sebuah. 3. Kepuasan Kerja Dalam Kajian Administrasi Publik. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. 999 laporan masyarakat. com. Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan. Si ABSTRAK Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma darirule government menjadi good governance, dalam paradigma dari rule of government penyelenggaraan pemerintahan,. Etika Birokrasi dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Setiap penyelenggara negara merupakan pelayan publik dari tingkat tinggi sampai jajaran paling rendah. Semarang, 17 Mei 2017 Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro Nim. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU pelayanan publik). Yang mana dengan adanya etika akan menjadikan para pegawai, administrator, ataupun para birokrat menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengemban tugas nya sebagai seorang yang. D. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah (code of conduct). Memaparkan etika administrasi negara dalam implementasinya. dengan etika pelayanan publik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian. Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas. Etika Pelayanan Publik. Dampaknya, kinerja pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan, terutama. com Abstrak Pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasnya. 1985. A. “Ini menunjukkan bagaimana birokrasi dan praktik pelayanan publik mendorong batas-batas bidang hukum dalam mencari keadilan,” kata Prof Susi Dwi Harijanti dalam webinar bertema “Justice and Legal Empowerment yang diselenggarakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM”, Rabu (5/5/2021). I,–Malang: Penerbit Citra Malang, 2010. S • Diterbitkan oleh: PENERBIT PERCETAKAN CV. birokrasi pelayanan publik menurut Abdulwahab (1999:7) juga disebabkan oleh sistem pembagian kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan, sehingga bawahan yang lansung. Variasi tersebut akan semakin kelihatan ketika Dalam etika pelayanan publik ada seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni: 1. menggambarkan Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN SKRIPSI. Di Indonesia dari sisi etika birokrasi telah diatur oleh Kementerian Pemberdayaan. Birokrasi pelayanan. Jujur, dapat dipercaya, tidak ber-bohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit; 2. Politik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. Menurut Rohman et. (2010:2)Foto: creativemarket. Kinerja dan akuntabilitas birokrasi Pustaka Utama : 1. Kata Kunci: Birokrasi, Etika, Pelayanan Publik. tika Birokrasi Publik Birokrasi publik harus mewujudkan apa yang menjadi harapan publik, yakni adanya keteraturan, efisiensi, kemanfaatan dan kinerja yang dapat menerapkan etika dalam pelaksanaan pelayanan. Etika tidak hanya sebagai aturan norma, sistem nilai dan kode etik yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakannya, tetapi juga bermakna sebagai filsafat yang merefleksi secara kritis aturan moral dan kode etik itu. 156:. Citra Malang, 2001. 1. Disamping itu perilaku birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan. Jika ditelusuri lebih serius, akan ditemukan variasi nilai dan perilaku yang sangat beragam di dalam birokrasi publik itu sendiri. Kebijakan Publik dan Efektivitas Pelayanan Publik 11. menekankan pada bagaimana nilai dan moral sebagai sebuah bagian dari etika perlu . Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa etika birokrasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. Dilema muncul bagi administrator/pelayan publik yakni bukan sekedar bagaimana supaya organisasi-organisasi publik dapat berjalan secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi. Pentingnya Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik Sadhana Realitas Kebijakan Publik–Oleh: Dr. Etika Aparatur Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Etika, termasuk etika birokrasi mempunyai dua fungsi, yaitu: pertama, sebagai pedoman, acuan, refrensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak. Riawan, Kurniawan, Agung, Estiningsih, (2005) menyatakan bahwa “Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi. Masalah tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Sumartono, , MS and Andy Kurniawan, S. (2017). Dalam etika pelayanan publik ada seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni : 1. Lebih lanjut dikatakan oleh Putra Fadillah (2001:27), etika. Dilema Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. . ,M. Prinsip-PrinsipEtikaMenurutBabanSobandi, 2004) KETUHANAN (ILAHIYYAH) PELAYANAN (KHODIMAH) KESEIMBANGAN (TAWAZUN) KEADILAN (AL-ADALAH) KEMANUSIAAN (INSANIYYAH)Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Pelayanan menurut sesuai. 1 . 3. S • Diterbitkan oleh: PENERBIT PERCETAKAN CV. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Etika administrasi negara dari American Society for Public Administration Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara, menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut : 1. Layanan publik adalah kerja birokrasi yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Prof. Pd. Permasalahan dalam etika ada berbagai macam seperti legitimasi kekuasaan yang merupakan salah satu agenda reformasi dalam bidang administrasi publik adalah mengupayakan terwujudnya good governance yaitu sstem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa mengedepankan terpenuhinya kebutuhan dalam melayani masyarakat. Etika Pelayanan Publik. edu Academia. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu unsur penting yang harus dimiliki setiap pegawai adalah kemampuan komunikasi etis. etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi. Mewujudkan Integritas dalam Pelayanan Publik . Pelayanan publik bisa diartikan sebagai suatu pemberi layanan masyarakat yang memiliki kepentingan pada sebuah organisasi tersebut. Birokrasi ini merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. By Jasnida Jasnida. 11-14 Raharjo Jati, Wasisto. 2. ETIKA, MORAL, ETOS, DAN ETIKET. tidak adaptif dan inovatif.